Apoteker Ahli Pertama adalah jabatan fungsional yang bertanggung jawab dalam pengelolaan obat dan alat kesehatan di lingkungan pemerintahan. Posisi ini memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan, keamanan, serta efektivitas penggunaan obat sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, Apoteker Ahli Pertama juga berperan dalam pengawasan distribusi obat, farmakovigilans, serta edukasi kepada tenaga medis dan masyarakat mengenai penggunaan obat yang rasional.

Dalam menjalankan tugasnya, Apoteker Ahli Pertama bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta instansi terkait untuk mendukung sistem pelayanan farmasi yang optimal. Mereka harus memiliki pemahaman mendalam tentang regulasi kefarmasian, manajemen farmasi klinis, serta keterampilan analisis dalam mengevaluasi mutu dan keamanan obat yang digunakan dalam pelayanan kesehatan.

Kisi-Kisi Soal SKB Apoteker Ahli Pertama CPNS PPPK 

Persiapan matang adalah kunci sukses dalam seleksi CPNS dan PPPK. Memahami kisi-kisi soal SKB Apoteker Ahli Pertama akan membantu Anda fokus pada materi yang diujikan. Berikut kisi-kisi soal SKB Apoteker Ahli Pertama.

• Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas dan Rumah Sakit
  Menguji pemahaman tentang penerapan standar pelayanan kefarmasian sesuai Permenkes No. 73 Tahun 2016, termasuk pengelolaan resep, konseling pasien, dan pemantauan terapi obat (PTO).
• Manajemen Pengadaan dan Distribusi Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS)
  Mengukur pemahaman tentang prosedur pengadaan obat melalui e-Catalogue, distribusi obat, dan pengendalian stok sesuai Permenkes No. 9 Tahun 2017 tentang perencanaan dan pengadaan obat di fasilitas kesehatan.
• Regulasi dan Pengawasan Obat, Narkotika, dan Psikotropika
  Menguji pengetahuan tentang regulasi penggunaan, penyimpanan, dan distribusi obat-obatan tertentu yang termasuk dalam kategori Narkotika (Permenkes No. 4 Tahun 2021) dan Psikotropika (Permenkes No. 3 Tahun 2021).
• Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Manajemen Risiko di Apotek dan Rumah Sakit
  Mengukur pemahaman tentang standar Good Pharmacy Practice (GPP) dan Good Manufacturing Practice (GMP) serta penerapan manajemen risiko dalam distribusi dan pelayanan obat di fasilitas kesehatan.
• Farmakovigilans dan Pelaporan Efek Samping Obat (ESO)
  Menguji pemahaman tentang sistem pemantauan dan pelaporan efek samping obat melalui Naranjo Scale dan e-MESO (Monitoring Efek Samping Obat) sesuai regulasi BPOM RI.
• Manajemen Obat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
  Mengukur pemahaman peserta dalam pengelolaan obat yang masuk dalam formularium nasional (FORNAS) dan mekanisme klaim obat pada skema JKN sesuai Permenkes No. 54 Tahun 2018.
• Regulasi dan Pengawasan Alat Kesehatan serta Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
  Menguji pemahaman tentang perizinan, distribusi, dan keamanan alat kesehatan serta BMHP sesuai regulasi BPOM dan Permenkes No. 62 Tahun 2017.
• Penyimpanan dan Pengelolaan Obat Berbasis Cold Chain System
  Mengukur pemahaman tentang sistem penyimpanan obat yang memerlukan rantai dingin, seperti vaksin dan insulin, sesuai standar WHO dan Permenkes No. 12 Tahun 2017.
• Farmasi Klinik dalam Pengelolaan Pasien dengan Penyakit Kronis
  Menguji pemahaman tentang peran farmasi klinik dalam Medication Therapy Management (MTM) untuk pasien dengan hipertensi, diabetes, dan penyakit kronis lainnya di fasilitas kesehatan.
• Peran Apoteker dalam Pelayanan Resep Elektronik dan Telemedicine
  Mengukur pemahaman peserta terhadap Permenkes No. 20 Tahun 2019 tentang pelayanan kesehatan berbasis teknologi, termasuk penerapan e-Prescribing dan layanan farmasi dalam telemedicine.

Contoh Soal SKB Apoteker Ahli Pertama untuk CPNS & PPPK

Berlatih soal adalah langkah efektif untuk menghadapi SKB Apoteker Ahli Pertama. Berikut beberapa contoh soal yang bisa membantu Anda memahami pola ujian.

1. Seorang pasien datang ke instalasi farmasi rumah sakit dengan membawa resep obat yang ditulis tangan oleh dokter. Saat dilakukan telaah resep, apoteker menemukan bahwa dosis yang tertulis lebih tinggi dari dosis lazim berdasarkan referensi farmakoterapi yang berlaku. Apoteker harus melakukan langkah berikut kecuali…

A. Menghubungi dokter penulis resep untuk klarifikasi dan penyesuaian dosis
B. Memberikan obat sesuai dengan dosis yang tertulis di resep tanpa klarifikasi
C. Mencatat hasil telaah resep dalam sistem rekam medis pasien
D. Menjelaskan kepada pasien mengenai kemungkinan efek samping akibat dosis tinggi
E. Mengedukasi pasien tentang cara penggunaan obat yang benar

Jawaban: B. Memberikan obat sesuai dengan dosis yang tertulis di resep tanpa klarifikasi

Pembahasan: Sesuai dengan Permenkes No. 73 Tahun 2016, apoteker wajib melakukan telaah resep dan mengkonfirmasi dengan dokter jika terdapat ketidaksesuaian, terutama terkait dosis. Memberikan obat tanpa klarifikasi dapat membahayakan pasien.

2. Dalam proses pengadaan obat di rumah sakit melalui e-Catalogue, terdapat kendala keterlambatan pengiriman dari penyedia yang telah memenangkan tender. Langkah yang paling tepat dilakukan apoteker dalam situasi ini adalah…

A. Mengganti obat dengan produk serupa dari distributor lain tanpa melibatkan bagian pengadaan
B. Mengajukan permohonan perubahan penyedia kepada pihak manajemen rumah sakit
C. Menggunakan stok obat dari distributor non-katalog tanpa mengikuti prosedur yang berlaku
D. Menghentikan layanan farmasi sampai obat yang dipesan tiba
E. Mengajukan penundaan pengadaan hingga siklus berikutnya

Jawaban: B. Mengajukan permohonan perubahan penyedia kepada pihak manajemen rumah sakit

Pembahasan: Permenkes No. 9 Tahun 2017 mengatur bahwa jika terjadi kendala dalam distribusi obat dari penyedia e-Catalogue, rumah sakit dapat mengajukan perubahan penyedia dengan persetujuan manajemen.

3. Dalam pengelolaan obat golongan narkotika di rumah sakit, terdapat beberapa persyaratan khusus yang harus dipenuhi. Berdasarkan Permenkes No. 4 Tahun 2021, penyimpanan obat golongan narkotika wajib dilakukan dengan cara…

A. Disimpan dalam lemari terkunci dengan akses terbatas dan pencatatan manual
B. Ditempatkan bersama dengan obat psikotropika dalam satu ruangan khusus
C. Disimpan dalam ruangan dengan sistem akses terbuka untuk memudahkan pelayanan
D. Dititipkan di bagian administrasi rumah sakit untuk mengurangi risiko penyalahgunaan
E. Diberikan tanpa pencatatan apabila jumlahnya di bawah batas yang ditentukan

Jawaban: A. Disimpan dalam lemari terkunci dengan akses terbatas dan pencatatan manual

Pembahasan: Sesuai dengan Permenkes No. 4 Tahun 2021, obat narkotika harus disimpan dalam lemari terkunci dengan akses terbatas dan pencatatan rinci untuk mencegah penyalahgunaan.

4. Seorang apoteker di rumah sakit melakukan audit internal terhadap penyimpanan obat di gudang farmasi. Ia menemukan bahwa beberapa obat memiliki stabilitas yang menurun karena suhu penyimpanan tidak terjaga dengan baik. Tindakan yang harus dilakukan adalah…

A. Mengembalikan obat tersebut ke pemasok tanpa melakukan investigasi
B. Melanjutkan penggunaan obat tersebut karena belum mencapai tanggal kedaluwarsa
C. Membuang obat tersebut tanpa melakukan pencatatan
D. Melaporkan kejadian ini ke tim manajemen risiko dan melakukan investigasi penyebabnya
E. Meningkatkan suhu penyimpanan untuk mengkompensasi perubahan stabilitas

Jawaban: D. Melaporkan kejadian ini ke tim manajemen risiko dan melakukan investigasi penyebabnya

Pembahasan: Dalam Good Pharmacy Practice (GPP), jika ditemukan obat dengan stabilitas menurun akibat penyimpanan yang tidak sesuai, apoteker harus melaporkan kejadian ini, melakukan investigasi, dan mencari solusi agar tidak terulang kembali.

5. Seorang pasien melaporkan mengalami ruam kulit setelah mengonsumsi antibiotik tertentu. Apoteker ingin menentukan apakah efek samping ini berhubungan dengan obat tersebut. Berdasarkan skala Naranjo, faktor yang tidak digunakan dalam penilaian kausalitas adalah…

A. Apakah efek samping muncul setelah pemberian obat
B. Apakah efek samping membaik setelah obat dihentikan
C. Apakah pasien pernah mengalami efek serupa sebelumnya
D. Apakah obat telah melalui uji klinis fase IV
E. Apakah terdapat interaksi dengan obat lain yang dikonsumsi

Jawaban: D. Apakah obat telah melalui uji klinis fase IV

Pembahasan: Skala Naranjo digunakan untuk menilai hubungan antara efek samping dengan obat yang dikonsumsi, tetapi tidak mempertimbangkan apakah obat telah melalui uji klinis fase IV.

6. Seorang pasien dengan penyakit kronis menerima obat rutin di puskesmas setiap bulan. Apoteker mendapati bahwa pasien sering datang terlambat mengambil obatnya, sehingga terdapat celah dalam terapi. Berdasarkan standar pelayanan kefarmasian, apoteker harus…

A. Menyerahkan obat tanpa memberikan konseling tambahan
B. Meminta pasien menandatangani surat pernyataan jika ingin tetap mendapatkan obat
C. Melakukan konseling dan menilai kepatuhan pasien terhadap terapi obat
D. Mengurangi jumlah obat yang diberikan agar pasien datang lebih sering
E. Menghentikan pemberian obat karena pasien tidak patuh

Jawaban: C. Melakukan konseling dan menilai kepatuhan pasien terhadap terapi obat

Pembahasan: Sesuai dengan Permenkes No. 73 Tahun 2016, apoteker harus melakukan pemantauan terapi obat (PTO) termasuk menilai kepatuhan pasien. Jika pasien sering terlambat mengambil obat, konseling harus diberikan untuk meningkatkan kepatuhan.

7. Dalam distribusi obat di rumah sakit, sistem first-expired, first-out (FEFO) harus diterapkan untuk mencegah obat kadaluarsa. Situasi manakah yang tidak sesuai dengan prinsip FEFO?

A. Obat dengan tanggal kadaluarsa lebih dekat ditempatkan di depan agar digunakan lebih dulu
B. Obat baru dengan tanggal kadaluarsa lebih lama langsung disusun di belakang obat lama
C. Obat yang diterima lebih dulu selalu digunakan lebih dulu tanpa melihat tanggal kadaluarsa
D. Obat dengan tanggal kadaluarsa lebih lama tetap disimpan untuk digunakan terakhir
E. Pemeriksaan stok obat dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap FEFO

Jawaban: C. Obat yang diterima lebih dulu selalu digunakan lebih dulu tanpa melihat tanggal kadaluarsa

Pembahasan: Prinsip FEFO mengutamakan penggunaan obat dengan tanggal kadaluarsa yang lebih dekat, bukan berdasarkan urutan kedatangan. Menggunakan obat lebih dulu tanpa mempertimbangkan tanggal kadaluarsa bisa menyebabkan pemborosan.

8. Dalam distribusi psikotropika, terdapat aturan ketat mengenai pencatatan dan pelaporannya. Berdasarkan Permenkes No. 3 Tahun 2021, pelaporan penggunaan psikotropika harus dilakukan kepada pihak berwenang dalam jangka waktu…

A. Setiap 3 bulan
B. Setiap 6 bulan
C. Setiap 1 tahun
D. Setiap bulan
E. Setiap 2 minggu

Jawaban: D. Setiap bulan

Pembahasan: Permenkes No. 3 Tahun 2021 mengatur bahwa penggunaan psikotropika harus dilaporkan setiap bulan kepada dinas kesehatan setempat untuk memastikan pengawasan dan mencegah penyalahgunaan.

9. Seorang apoteker menemukan bahwa obat yang diterima dari distributor memiliki kemasan rusak, tetapi nomor batch dan tanggal kadaluarsa masih terlihat jelas. Tindakan yang harus dilakukan sesuai standar jaminan mutu adalah…

A. Mengembalikan obat ke distributor dan meminta penggantian
B. Memberikan obat kepada pasien dengan catatan pada rekam medis
C. Mengemas ulang obat agar tetap bisa digunakan
D. Menggunakan obat tersebut terlebih dahulu sebelum yang lain
E. Mencampurkan obat dengan batch lain untuk menyamarkan cacat kemasan

Jawaban: A. Mengembalikan obat ke distributor dan meminta penggantian

Pembahasan: Standar Good Pharmacy Practice (GPP) dan Good Manufacturing Practice (GMP) mengharuskan obat dengan kemasan rusak dikembalikan ke distributor karena bisa mempengaruhi stabilitas dan keamanan obat.

10. Dalam sistem pelaporan efek samping obat (e-MESO), seorang apoteker menemukan reaksi obat yang belum tercantum dalam informasi produk. Langkah yang harus dilakukan adalah…

A. Mengabaikan efek samping tersebut karena belum ada bukti ilmiah
B. Mencatat efek samping dalam catatan internal tanpa melaporkannya
C. Melaporkan efek samping ke BPOM melalui e-MESO untuk evaluasi lebih lanjut
D. Menghentikan penjualan obat tanpa menunggu konfirmasi dari BPOM
E. Memberikan obat tersebut dengan peringatan tambahan tanpa konsultasi

Jawaban: C. Melaporkan efek samping ke BPOM melalui e-MESO untuk evaluasi lebih lanjut

Pembahasan: e-MESO adalah sistem resmi dari BPOM untuk pemantauan efek samping obat. Jika ditemukan efek samping yang belum tercantum, apoteker wajib melaporkannya agar dapat dievaluasi dan ditindaklanjuti.

11. Dalam program JKN, obat yang diresepkan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) harus berasal dari…

A. Daftar obat yang tersedia di apotek rumah sakit
B. Formularium Nasional (FORNAS) kecuali dalam kondisi tertentu
C. Daftar obat rekomendasi dokter spesialis
D. Stok obat yang tersedia di gudang farmasi tanpa memperhatikan FORNAS
E. Daftar obat generik yang dibuat oleh masing-masing fasilitas kesehatan

Jawaban: B. Formularium Nasional (FORNAS) kecuali dalam kondisi tertentu

Pembahasan: Berdasarkan Permenkes No. 54 Tahun 2018, obat dalam JKN harus sesuai dengan FORNAS, kecuali ada indikasi khusus yang memerlukan obat di luar FORNAS dengan persetujuan BPJS Kesehatan.

12. Dalam mekanisme klaim obat pada JKN, apoteker bertanggung jawab untuk…

A. Mengajukan klaim langsung ke BPJS tanpa melalui verifikasi dokter
B. Memastikan bahwa obat yang diresepkan sesuai dengan FORNAS dan ketentuan BPJS
C. Menyediakan obat apa pun yang diminta pasien tanpa melihat regulasi JKN
D. Menggunakan stok obat yang tersedia, meskipun tidak terdaftar dalam FORNAS
E. Mengganti obat tanpa konfirmasi kepada dokter jika stok tidak tersedia

Jawaban: B. Memastikan bahwa obat yang diresepkan sesuai dengan FORNAS dan ketentuan BPJS

Pembahasan: Apoteker harus memastikan bahwa obat yang diresepkan sesuai dengan FORNAS dan ketentuan BPJS Kesehatan sebelum pengajuan klaim.

13. Berdasarkan Permenkes No. 62 Tahun 2017, perizinan distribusi alat kesehatan di Indonesia harus melalui…

A. Dinas Kesehatan setempat tanpa registrasi tambahan
B. BPOM untuk mendapatkan izin edar
C. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan
D. Registrasi dan persetujuan dari Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
E. Produsen alat kesehatan tanpa regulasi tambahan

Jawaban: D. Registrasi dan persetujuan dari Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Pembahasan: Distribusi alat kesehatan harus memiliki izin edar yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

14. Alat kesehatan yang dikategorikan sebagai risiko tinggi dalam peredarannya harus…

A. Dapat dijual bebas tanpa pengawasan tambahan
B. Memiliki izin edar dan uji klinis sebelum digunakan
C. Tidak memerlukan registrasi jika sudah diakui di luar negeri
D. Didistribusikan hanya oleh tenaga medis tanpa perizinan tambahan
E. Digunakan tanpa adanya regulasi ketat jika berasal dari produsen lokal

Jawaban: B. Memiliki izin edar dan uji klinis sebelum digunakan

Pembahasan: Alat kesehatan berisiko tinggi memerlukan uji klinis dan izin edar sesuai regulasi BPOM dan Permenkes No. 62 Tahun 2017.

15. Dalam sistem rantai dingin, vaksin harus disimpan pada suhu…

A. -20°C hingga -10°C
B. 0°C hingga 4°C
C. 2°C hingga 8°C
D. 10°C hingga 15°C
E. 25°C hingga 30°C

Jawaban: C. 2°C hingga 8°C

Pembahasan: Vaksin harus disimpan dalam rentang suhu 2°C hingga 8°C untuk menjaga stabilitas dan efektivitasnya.

16. Dalam distribusi obat berbasis cold chain, alat yang digunakan untuk memantau suhu selama transportasi adalah…

A. Hygrometer
B. Data logger suhu
C. Barometer
D. Manometer
E. Refraktometer

Jawaban: B. Data logger suhu

Pembahasan: Data logger suhu digunakan untuk mencatat dan memantau suhu selama transportasi obat dalam sistem cold chain.

17. Seorang pasien diabetes mellitus tipe 2 mengalami hipoglikemia setelah menggunakan insulin. Sebagai bagian dari Medication Therapy Management (MTM), apoteker harus…

A. Menghentikan terapi insulin tanpa berkonsultasi dengan dokter
B. Memberikan glukosa oral dan mengevaluasi faktor risiko pasien
C. Mengganti insulin dengan obat oral tanpa konfirmasi dokter
D. Menyarankan pasien untuk berhenti makan sebelum menggunakan insulin
E. Menambah dosis insulin untuk menghindari resistensi

Jawaban: B. Memberikan glukosa oral dan mengevaluasi faktor risiko pasien

Pembahasan: Dalam MTM, apoteker harus mengevaluasi penggunaan obat pasien dan memberikan intervensi jika terjadi efek samping seperti hipoglikemia.

18. Pasien hipertensi yang menjalani terapi dengan Amlodipin sering mengalami edema di pergelangan kaki. Apa rekomendasi yang dapat diberikan oleh apoteker?

A. Menyarankan pasien untuk menghentikan obat tanpa berkonsultasi dengan dokter
B. Menyarankan perubahan posisi kaki dan evaluasi lebih lanjut oleh dokter
C. Mengurangi dosis Amlodipin tanpa pemberitahuan ke dokter
D. Mengganti obat dengan terapi herbal tanpa konfirmasi dokter
E. Meminta pasien untuk mengkonsumsi diuretik tambahan

Jawaban: B. Menyarankan perubahan posisi kaki dan evaluasi lebih lanjut oleh dokter

Pembahasan: Amlodipin dapat menyebabkan edema perifer, sehingga pasien perlu dievaluasi lebih lanjut oleh dokter.

19. Dalam pelayanan resep elektronik (e-Prescribing), apoteker bertanggung jawab untuk…

A. Menyediakan obat tanpa memeriksa keabsahan resep
B. Memverifikasi resep elektronik sebelum menyiapkan obat
C. Mengubah dosis obat dalam resep jika dianggap tidak sesuai
D. Mengabaikan interaksi obat yang terdeteksi dalam sistem elektronik
E. Memberikan obat tanpa memastikan pasien memahami penggunaannya

Jawaban: B. Memverifikasi resep elektronik sebelum menyiapkan obat

Pembahasan: Dalam e-Prescribing, apoteker harus memverifikasi resep sebelum menyiapkan dan menyerahkan obat kepada pasien.

20. Dalam layanan telemedicine, peran apoteker adalah…

A. Hanya menyediakan obat tanpa memberikan konseling pasien
B. Memberikan edukasi obat kepada pasien melalui media elektronik
C. Mengganti obat yang diresepkan tanpa sepengetahuan dokter
D. Menolak resep yang diterima secara elektronik karena tidak sah
E. Mengabaikan interaksi obat jika resep sudah disetujui dokter

Jawaban: B. Memberikan edukasi obat kepada pasien melalui media elektronik

Pembahasan: Apoteker dalam telemedicine harus memberikan edukasi dan konseling obat kepada pasien menggunakan media elektronik sesuai Permenkes No. 20 Tahun 2019.

Uji Kemampuan Anda Sekarang!

Siap menghadapi seleksi Apoteker Ahli Pertama CPNS & PPPK 2025? Coba simulasi ujian CASN kami yang dirancang sesuai kisi-kisi resmi! Klik simulasi.casn.or.id atau banner di atas untuk latihan soal interaktif secara GRATIS!