Administrator Kesehatan memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran operasional sistem pelayanan kesehatan di berbagai fasilitas, seperti rumah sakit dan puskesmas. Tugas utama profesi ini meliputi pengelolaan data kesehatan, perencanaan program, serta pengawasan mutu layanan agar sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Selain memiliki pemahaman mendalam tentang kebijakan kesehatan, seorang Administrator Kesehatan juga dituntut untuk memiliki keterampilan analisis, komunikasi, dan koordinasi tim yang baik. Peran ini sangat krusial dalam memastikan efektivitas layanan kesehatan serta mendukung sistem kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Kisi-Kisi Soal SKB Administrator Kesehatan CPNS PPPK 

Kisi-kisi soal SKB Administrator Kesehatan CPNS dan PPPK berikut ini disusun untuk mengukur kompetensi di bidang administrasi kesehatan. Berikut adalah kisi-kisi Administrator Kesehatan yang dapat membantu peserta dalam mempersiapkan diri secara optimal.

• Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Fasilitas Kesehatan
  Mengukur pemahaman tentang indikator SPM bidang kesehatan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah sesuai dengan Permenkes No. 4 Tahun 2019 dan cara monitoring serta evaluasinya.
• Pengelolaan Dana Kapitasi JKN di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
  Menguji pemahaman tentang mekanisme pencairan, penggunaan, dan pelaporan dana kapitasi yang dikelola oleh Puskesmas sesuai dengan Permenkes No. 21 Tahun 2016.
• Manajemen Data Elektronik Rekam Medis (ERM) di Rumah Sakit
  Mengukur pemahaman peserta terhadap penerapan sistem Elektronik Rekam Medis (ERM) di rumah sakit berdasarkan Permenkes No. 24 Tahun 2022, termasuk keamanan data pasien dan interoperabilitas sistem.
• Penyusunan Rencana Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Daerah (RKTK)
  Menilai kemampuan peserta dalam menyusun kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) dan distribusi tenaga kesehatan sesuai Permenkes No. 33 Tahun 2018.
• Sistem Rujukan Berjenjang dalam JKN
  Menguji pemahaman tentang alur rujukan dari FKTP ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) serta mekanisme penerapan sistem KRIS (Kelas Rawat Inap Standar) sesuai dengan Permenkes No. 3 Tahun 2023.
• Penyusunan Dokumen Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit
  Mengukur pengetahuan tentang standar akreditasi terbaru yang diterapkan oleh LPA-PKM (Lembaga Penyelenggara Akreditasi Puskesmas) dan KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) sesuai dengan PMK No. 34 Tahun 2022.
• Evaluasi Kinerja Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)
  Menguji pemahaman peserta tentang metode pengukuran Indeks Keluarga Sehat (IKS) dan strategi intervensi kesehatan berbasis keluarga sesuai Permenkes No. 39 Tahun 2016.
• Penyusunan Rencana Kontinjensi Penanggulangan Krisis Kesehatan
  Mengukur kemampuan peserta dalam menyusun rencana tanggap darurat bencana kesehatan, termasuk aktivasi Pos Komando (Posko) Kesehatan, logistik, dan koordinasi lintas sektor sesuai Permenkes No. 75 Tahun 2019.
• Pengelolaan Limbah Medis dan Bahan Berbahaya Beracun (B3) di Fasilitas Kesehatan
  Menguji pemahaman tentang standar pemrosesan limbah medis infeksius dan non-infeksius di Puskesmas dan Rumah Sakit sesuai Permenkes No. 18 Tahun 2020.
• Pengawasan dan Evaluasi Ketersediaan Obat Esensial di Puskesmas dan RSUD
  Menilai pemahaman peserta dalam menyusun laporan e-Monev Obat dan Alat Kesehatan serta peran e-Logistik Farmasi dalam distribusi obat di fasilitas kesehatan sesuai Permenkes No. 74 Tahun 2016

Contoh Soal SKB Administrator Kesehatan untuk CPNS & PPPK

Untuk menghadapi seleksi PPPK dan CPNS di posisi Administrator Kesehatan, berlatih dengan contoh soal menjadi langkah penting. Berikut adalah beberapa contoh soal yang dapat membantu meningkatkan kesiapan dan pemahaman dalam menghadapi ujian.

1. Berdasarkan Permenkes No. 4 Tahun 2019, indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah adalah?

A. Ketersediaan dokter spesialis di setiap Puskesmas
B. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar
C. Jumlah fasilitas kesehatan yang memiliki peralatan medis canggih
D. Penggunaan rekam medis elektronik di setiap rumah sakit daerah
E. Kepatuhan tenaga kesehatan terhadap standar etika profesi

Jawaban: B. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar

Pembahasan: Salah satu indikator utama dalam SPM bidang kesehatan adalah cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil, termasuk pemeriksaan antenatal yang sesuai standar. Hal ini bertujuan untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah.

2. Bagaimana mekanisme penggunaan dana kapitasi JKN yang diterima oleh Puskesmas sesuai dengan Permenkes No. 21 Tahun 2016?

A. Hanya boleh digunakan untuk membayar honor tenaga kesehatan
B. Dapat digunakan untuk belanja pegawai, jasa pelayanan, dan operasional kesehatan
C. Seluruhnya harus disetorkan ke kas daerah sebelum digunakan
D. Hanya boleh digunakan untuk pembelian alat kesehatan dan obat-obatan
E. Digunakan sepenuhnya untuk pembayaran tenaga medis kontrak

Jawaban: B. Dapat digunakan untuk belanja pegawai, jasa pelayanan, dan operasional kesehatan

Pembahasan: Dana kapitasi JKN yang diterima oleh FKTP, seperti Puskesmas, dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan termasuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan, belanja pegawai non-PNS, serta operasional pelayanan kesehatan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan di tingkat pertama.

3. Apa yang menjadi tantangan utama dalam penerapan sistem Elektronik Rekam Medis (ERM) di rumah sakit sesuai dengan Permenkes No. 24 Tahun 2022?

A. Kurangnya minat tenaga medis dalam menggunakan sistem digital
B. Tidak adanya regulasi yang mengatur penerapan sistem rekam medis elektronik
C. Tantangan dalam menjaga keamanan data pasien dan interoperabilitas sistem
D. Sistem ERM hanya bisa diterapkan di rumah sakit swasta
E. ERM hanya digunakan untuk kepentingan administrasi, bukan pelayanan medis

Jawaban: C. Tantangan dalam menjaga keamanan data pasien dan interoperabilitas sistem

Pembahasan: Salah satu tantangan utama dalam penerapan sistem Elektronik Rekam Medis (ERM) adalah keamanan data pasien dan interoperabilitas antar sistem kesehatan. Rumah sakit perlu memastikan bahwa data pasien tetap aman serta dapat terhubung dengan sistem lain yang digunakan oleh fasilitas kesehatan lainnya agar pelayanan tetap efektif.

4. Berdasarkan Permenkes No. 33 Tahun 2018, apa yang menjadi dasar utama dalam menyusun Rencana Kebutuhan Tenaga Kesehatan (RKTK) di daerah?

A. Ketersediaan anggaran daerah untuk pengadaan tenaga kesehatan
B. Permintaan masyarakat terhadap layanan kesehatan tertentu
C. Analisis Beban Kerja (ABK) dan distribusi tenaga kesehatan
D. Kebijakan dari masing-masing kepala daerah tanpa mengikuti standar nasional
E. Keinginan tenaga kesehatan untuk ditempatkan di lokasi tertentu

Jawaban: C. Analisis Beban Kerja (ABK) dan distribusi tenaga kesehatan

Pembahasan: Penyusunan RKTK harus berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) serta distribusi tenaga kesehatan untuk memastikan pemerataan dan efektivitas pelayanan kesehatan di daerah. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan jumlah tenaga kesehatan sesuai kebutuhan di setiap fasilitas kesehatan.

5. Apa tujuan utama dari sistem rujukan berjenjang dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan Permenkes No. 3 Tahun 2023?

A. Membatasi pasien agar tidak langsung berobat ke rumah sakit besar
B. Meningkatkan efisiensi layanan kesehatan dengan alur rujukan yang sistematis
C. Mengurangi jumlah pasien di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut
D. Memastikan pasien hanya mendapatkan pelayanan dari FKTP tanpa perlu rujukan
E. Membebankan biaya tambahan bagi pasien yang ingin dirujuk ke rumah sakit tertentu

Jawaban: B. Meningkatkan efisiensi layanan kesehatan dengan alur rujukan yang sistematis

Pembahasan: Sistem rujukan berjenjang bertujuan untuk memastikan pasien mendapatkan layanan kesehatan secara bertahap, dimulai dari FKTP sebelum dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan memastikan setiap pasien mendapatkan perawatan yang sesuai dengan tingkat kebutuhannya.

6. Berdasarkan Permenkes No. 34 Tahun 2022, siapa yang berwenang melakukan akreditasi terhadap Puskesmas?

A. Kementerian Kesehatan
B. Dinas Kesehatan Provinsi
C. Lembaga Penyelenggara Akreditasi Puskesmas (LPA-PKM)
D. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
E. Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

Jawaban: C. Lembaga Penyelenggara Akreditasi Puskesmas (LPA-PKM)

Pembahasan: Proses akreditasi Puskesmas dilakukan oleh LPA-PKM yang bertugas menilai standar pelayanan, manajemen, serta mutu fasilitas kesehatan tingkat pertama. Akreditasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas.

7. Apa indikator utama dalam mengukur keberhasilan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)?

A. Jumlah keluarga yang berkunjung ke Puskesmas
B. Indeks Keluarga Sehat (IKS)
C. Angka kunjungan pasien ke rumah sakit
D. Jumlah tenaga kesehatan yang terlibat dalam program
E. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan

Jawaban: B. Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Pembahasan: Indeks Keluarga Sehat (IKS) digunakan sebagai indikator keberhasilan PIS-PK dengan mengukur status kesehatan keluarga berdasarkan 12 indikator utama, seperti imunisasi, gizi, dan perilaku hidup bersih sehat.

8. Dalam penyusunan rencana kontinjensi penanggulangan krisis kesehatan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah?

A. Pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan
B. Analisis risiko dan pemetaan potensi bencana kesehatan
C. Rekrutmen tenaga kesehatan tambahan
D. Simulasi evakuasi pasien ke fasilitas kesehatan terdekat
E. Pelaporan kejadian bencana kepada pemerintah pusat

Jawaban: B. Analisis risiko dan pemetaan potensi bencana kesehatan

Pembahasan: Penyusunan rencana kontinjensi harus dimulai dengan analisis risiko dan pemetaan potensi bencana agar fasilitas kesehatan dapat merancang strategi mitigasi, kesiapsiagaan, dan respons yang tepat dalam menghadapi krisis kesehatan.

9. Apa metode yang paling tepat untuk mengelola limbah medis infeksius di rumah sakit sesuai Permenkes No. 18 Tahun 2020?

A. Dibuang langsung ke tempat sampah umum
B. Dibakar di area terbuka tanpa perlakuan khusus
C. Diproses melalui insinerasi atau autoklaf sebelum dibuang
D. Dibuang ke saluran air setelah dicampur dengan desinfektan
E. Dikirim ke tempat pembuangan akhir (TPA) tanpa pemrosesan

Jawaban: C. Diproses melalui insinerasi atau autoklaf sebelum dibuang

Pembahasan: Limbah medis infeksius harus diproses melalui insinerasi (pembakaran pada suhu tinggi) atau autoklaf (sterilisasi dengan uap panas bertekanan tinggi) untuk meminimalkan risiko penyebaran penyakit sebelum dibuang.

10. Apa tujuan utama dari sistem e-Monev Obat yang diterapkan di fasilitas kesehatan?

A. Memudahkan pasien dalam mendapatkan obat secara gratis
B. Meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam distribusi obat
C. Mengurangi jumlah tenaga farmasi yang bekerja di fasilitas kesehatan
D. Memastikan hanya rumah sakit besar yang mendapat suplai obat
E. Mengurangi jumlah pengadaan obat generik

Jawaban: B. Meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam distribusi obat
Pembahasan: Sistem e-Monev Obat digunakan untuk memantau ketersediaan dan distribusi obat secara real-time di fasilitas kesehatan guna menghindari kekurangan atau kelebihan stok obat esensial.

11. Apa yang menjadi salah satu prinsip utama dalam penerapan KRIS (Kelas Rawat Inap Standar) di rumah sakit sesuai Permenkes No. 3 Tahun 2023?

A. Semua pasien mendapat kamar VIP tanpa biaya tambahan
B. Tidak ada lagi perbedaan kelas berdasarkan iuran BPJS
C. Hanya rumah sakit tertentu yang menerapkan KRIS
D. Setiap pasien harus membayar biaya tambahan untuk kamar inap
E. Pasien bisa memilih kelas perawatan sesuai keinginannya

Jawaban: B. Tidak ada lagi perbedaan kelas berdasarkan iuran BPJS

Pembahasan: Penerapan KRIS bertujuan untuk menyamaratakan standar layanan rawat inap bagi peserta JKN tanpa membedakan kelas berdasarkan besar iuran BPJS, sehingga setiap pasien mendapatkan fasilitas yang setara.

12. Apa manfaat utama dari penerapan sistem e-Logistik Farmasi dalam distribusi obat?

A. Mempercepat proses distribusi dan memastikan ketersediaan obat tepat waktu
B. Mengurangi jumlah pasien yang mengakses layanan kesehatan
C. Meningkatkan biaya operasional rumah sakit karena sistem yang mahal
D. Menghapus kebutuhan akan apoteker di fasilitas kesehatan
E. Menghentikan pengadaan obat dari luar negeri

Jawaban: A. Mempercepat proses distribusi dan memastikan ketersediaan obat tepat waktu

Pembahasan: e-Logistik Farmasi membantu dalam perencanaan, pemantauan, dan pengelolaan distribusi obat agar ketersediaan obat di fasilitas kesehatan selalu optimal dan tepat waktu.

13. Apa langkah utama dalam menjaga keamanan data pasien dalam sistem Elektronik Rekam Medis (ERM)?

A. Memberikan akses terbuka bagi semua tenaga kesehatan tanpa batasan
B. Menerapkan sistem autentikasi dan enkripsi data pasien
C. Menyimpan data pasien dalam bentuk hardcopy saja
D. Mengizinkan pasien mengedit data medis mereka tanpa verifikasi
E. Membatasi penggunaan ERM hanya di rumah sakit besar

Jawaban: B. Menerapkan sistem autentikasi dan enkripsi data pasien

Pembahasan: Keamanan data dalam ERM sangat penting untuk melindungi privasi pasien, sehingga sistem harus menggunakan autentikasi yang kuat serta enkripsi untuk mencegah akses tidak sah.

14. Bagaimana mekanisme rujukan pasien dari FKTP ke FKRTL dalam sistem JKN?

A. Pasien harus mendapat surat rujukan dari FKTP terlebih dahulu
B. Pasien bisa langsung ke rumah sakit tanpa harus melalui FKTP
C. FKTP wajib menangani semua penyakit tanpa perlu merujuk ke FKRTL
D. Rujukan hanya berlaku untuk pasien yang memiliki asuransi swasta
E. Pasien hanya bisa dirujuk ke rumah sakit swasta tertentu

Jawaban: A. Pasien harus mendapat surat rujukan dari FKTP terlebih dahulu

Pembahasan: Dalam sistem rujukan JKN, pasien harus melalui FKTP terlebih dahulu sebelum dirujuk ke FKRTL, kecuali dalam kondisi gawat darurat yang memerlukan penanganan segera.

15. Apa yang menjadi prioritas utama dalam penanggulangan bencana kesehatan?

A. Pemulihan ekonomi masyarakat terdampak
B. Koordinasi lintas sektor untuk penyediaan layanan kesehatan darurat
C. Evakuasi paksa seluruh masyarakat dari daerah terdampak
D. Penghentian layanan kesehatan reguler di fasilitas kesehatan
E. Hanya memberikan bantuan kepada pasien dengan BPJS

Jawaban: B. Koordinasi lintas sektor untuk penyediaan layanan kesehatan darurat

Pembahasan: Dalam krisis kesehatan, koordinasi lintas sektor sangat penting untuk memastikan respons yang cepat dan tepat dalam menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak.

16. Apa metode yang paling efektif untuk mengevaluasi pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di daerah?

A. Mengandalkan laporan tahunan dari rumah sakit saja
B. Melakukan survei kepuasan pasien di fasilitas kesehatan
C. Memanfaatkan data pencatatan dan pelaporan berbasis elektronik secara berkala
D. Menunggu laporan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan
E. Hanya mengukur jumlah pasien yang datang ke fasilitas kesehatan

Jawaban: C. Memanfaatkan data pencatatan dan pelaporan berbasis elektronik secara berkala

Pembahasan: Evaluasi SPM memerlukan data yang akurat dan terkini, sehingga pencatatan dan pelaporan berbasis elektronik sangat penting untuk memastikan pemantauan indikator kesehatan yang efektif di daerah.

17. Apa yang termasuk dalam penggunaan dana kapitasi JKN di Puskesmas sesuai Permenkes No. 21 Tahun 2016?

A. Pembayaran gaji tenaga medis yang berstatus PNS
B. Pengadaan kendaraan dinas bagi kepala Puskesmas
C. Pembelian alat kesehatan untuk peningkatan layanan dasar
D. Pengembangan proyek infrastruktur umum di luar bidang kesehatan
E. Memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat

Jawaban: C. Pembelian alat kesehatan untuk peningkatan layanan dasar

Pembahasan: Dana kapitasi JKN dapat digunakan untuk pengadaan alat kesehatan guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di FKTP, selain untuk jasa pelayanan dan operasional Puskesmas.

18. Apa kendala utama yang dihadapi rumah sakit dalam mengimplementasikan sistem Elektronik Rekam Medis (ERM)?

A. Tidak adanya regulasi yang mengatur penerapan ERM
B. Keterbatasan infrastruktur teknologi dan SDM yang terlatih
C. Pasien menolak penggunaan sistem digital dalam rekam medis mereka
D. ERM hanya diperbolehkan di rumah sakit swasta
E. Semua rumah sakit di Indonesia sudah menggunakan ERM dengan sempurna

Jawaban: B. Keterbatasan infrastruktur teknologi dan SDM yang terlatih

Pembahasan: Implementasi ERM menghadapi tantangan seperti keterbatasan teknologi, akses internet, serta kurangnya tenaga kesehatan yang terlatih dalam penggunaan sistem digital.

19. Berdasarkan Permenkes No. 33 Tahun 2018, apa faktor utama dalam menentukan kebutuhan tenaga kesehatan di daerah?

A. Kemampuan keuangan daerah dalam merekrut tenaga kesehatan
B. Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari perguruan tinggi lokal
C. Hasil Analisis Beban Kerja (ABK) dan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat
D. Keinginan tenaga kesehatan untuk bekerja di daerah tertentu
E. Permintaan dari kepala daerah tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil

Jawaban: C. Hasil Analisis Beban Kerja (ABK) dan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat

Pembahasan: Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan harus berbasis pada ABK dan kondisi pelayanan kesehatan di suatu daerah untuk memastikan distribusi tenaga yang merata dan optimal.

20. Apa yang harus dilakukan pasien jika membutuhkan layanan spesialis dari rumah sakit rujukan?

A. Langsung datang ke rumah sakit tanpa melalui FKTP
B. Mendapatkan surat rujukan dari FKTP sesuai prosedur yang berlaku
C. Menghubungi BPJS Kesehatan untuk meminta izin rujukan
D. Hanya bisa dirujuk jika mengalami kondisi gawat darurat
E. Membayar biaya tambahan agar bisa langsung mendapatkan layanan spesialis

Jawaban: B. Mendapatkan surat rujukan dari FKTP sesuai prosedur yang berlaku

Pembahasan: Dalam sistem JKN, pasien harus mendapatkan surat rujukan dari FKTP sebelum berobat ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL), kecuali dalam kondisi gawat darurat.

Siap Lolos SKB Administrator Kesehatan 2025? Daftar di Simulasi CASN.or.id & Akses 100 Soal + Pembahasan!

Tingkatkan kesiapan Anda dalam menghadapi seleksi CPNS & PPPK dengan berlatih 100+ soal SKB Administrator Kesehatan yang lengkap dan terbaru di simulasi.casn.or.id. Dapatkan akses ke soal-soal pilihan yang disusun dengan teliti, lengkap dengan pembahasan mendalam dan kisi-kisi terbaru untuk membantu Anda memahami materi secara lebih efektif. Klik banner di atas atau segera daftar dan mulai berlatih sekarang.